By 
BANJAR, REPORTASE9.COM – Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) tahun 2023 yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Banjar telah memasuki Evaluasi Tahap II oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia secara virtual, Senin (14/11/2023) siang.
Dalam evaluasi tersebut Kemenkominfo RI menghadirkan 4 evaluator, yakni Dana I Sensose, Rini Rahmawati, Rudy Hartanto dan Puji Astuti. Sementara dari Pemkab Banjar hadir Asisten Administrasi Umum Rakhmad Dhani, Kepala DKISP HM Aidil Basith dan jajaran serta beberapa kepala dan perwakilan SKPD.
Asisten Administrasi Umum Rakhmad Dhani mengatakan ada 6 hal yang dikembangkan dalam Smart City tersebut, yakni Smart Government, Smart Environtment, Smart Living, Smart Society, Smart Branding dan Economy.
Rakhmad Dhani menyebut Smart Living yakni sistem pendaftaran on line rumah sakit, yang saat ini dikembangkan dengan pengentaran obat ke rumah pasien. Smart Government dengan melaksanakan Mal Pelayann Publik (MPP), Smart Environtment inovasi Gebraks yakni penghapusan jamban apung. Smart Branding inovasi Gebrak yakni pengembangan pariwisata, Smart Society mengembangkan bank sampah dan Smart Economy yakni mengembangkan kampung sasirangan.
Salah satu evaluator, Dana I Sensose memberikan masukannya agar data yang diupload jangan satu folder, akan tetapi lebih banyak foldernya sesuai kategori data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para evaluator dalam melakukan pencarian data yang diinginkan, serta melengkapi data bukti dukung kegiatan yang dilakukan.
“ Satu folder berlaku semua item, ini sulit bagi kami melihat mencari dokumen-dokumen, jadi ini pekerjaannya menjadi lebih panjang untuk memilah” ujarnya.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government DKISP Banjar Cornelius Kristiyanto sampaikan terima kasih atas evaluasi yang diberikan dan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti dan memperbaiki apa yang disampaikan beserta data dukung yang diperlukan guna kemudahan pencarian data yang diperlukan.
Evaluator lainnya juga meminta penyampaian dari beberapa SKPD yang inovasinya terintegrasi dengan DKISP. Seperti dari BPBD tentang mitigasi bencana. Dinas Kesehatan terkait baduta stunsing, vaksin, penanganan ibu bersalin dan sanitasi air bersih. Dinas PUPRP terkait jalan dengan kondisi mantap. Dinas PTMPTSP terkait Mal Pelayanan Publik, serta Bank Sampah Sekumpul tentang pengelolaan sampah.
Comments