By 
KALSEL, REPORTASE9.COM – Aksi unjuk rasa penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law, Undang-undang Cipta Kerja, sempat di warnai kericuhan, di Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (08/10) pagi.
Ribuan massa dari mahasiswa di berbagai kampus Banjarmasin dan sekitarnya kompak mengenakan jaket almamater asal perguruan tinggi masing-masing.
Berkumpul di depan halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Aliansi mahasiswa melakukan orasi dengan mengacungkan berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dan keca
Sesampainya di areal depan gedung megah wakil rakyat, sontak terdengar teriakan yel-yel yang membakar semangat dan menyanyikan lagu perjuangan dari massa aksi.
“Satu komando!,” teriak salah satu pentolan aksi.
“Satu perjuangan!,” sahut para massa aksi.
Kericuhan sempat terjadi, saat massa terus memaksa masuk gedung parlemen untuk bertemu wakil rakyatnya. Hingga terjadi aksi saling dorong antara aparat dan massa yang tidak terelakkan.
“Masuk, masuk, masuk,” kata sejumlah aksi massa yang suaranya terdengar bergema.
Aksi ini bertujuan mendorong anggota DPRD Kalsel untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Sebab aksi media atau aksi apapun tak mempan saat ini. Sehingga kita harus meningkatkan skala aksi mogok yang lebih radikal lagi,” tegas Ahdiyat Zairullah sebagai Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan.
Setelah massa aksi cukup lama berpanas-panasan, akhirnya yang di tunggu-tunggu hadir di tengah-tengah mereka.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK keluar dari sarang nya menemui massa aksi dan mendengarkan aspirasi aspirasi massa aksi.
Supian HK, secara tegas mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan penolakan UU Cipta kerja yang di nilai merugikan rakyat.
“Kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menolak omnibus law dan bersepakat dengan aspirasi yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa hari ini,” kata Supian HK, di tengah ribuan massa aksi di Banjarmasin.
Hal senada juga diungkapkan Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan yang turut hadir menghadapi para peserta aksi.
“Pemerintah Provinsi pun mendukung aksi dan aspirasi yang telah disampaikan oleh massa, mengingat besarnya penolakan ini dari berbagai kalangan”, ucap Rudy Resnawan.
Comments