By 
KALSEL, REPORTASE9.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dengan menanamkan nilai anti korupsi dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel.
Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Anti Korupsi oleh Kemendagri secara virtual, di Banjarbaru pada Selasa (6/2/2024).
“Jadi di 2020 Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Anti Korupsi yang berisi terkait penyusunan rencana aksi pendidikan anti korupsi dan pelaksanaannya seperti apa,” katanya.
Diutarakan Fajar, Perda tentang Pendidikan Anti Korupsi sudah diterapkan oleh 80 persen Provinsi se-Indonesia, termasuk Kalsel.
“Dari pendidikan anti korupsi itu akan dimonitoring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melihat rencana aksi yang dilakukan dan kami mengupayakan pendidikan anti korupsi dengan menanamkan sikap jujur, adil, berani dan disiplin,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, pendidikan budaya anti korupsi juga sangat tepat untuk membentuk karakter siswa yang baik dan bisa diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang terancang secara kreatif.
“Maka dari itu, sebagai pendidik kita harus membantu setiap anak dalam memunculkan karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta menguatkan budaya integritas,” sebut Fajar.
Lebih jauh Fajar pun menyampaikan, keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi bisa juga di pengaruhi oleh cara penyampaian, pendekataan serta keteladanan dari tenaga pendidik atau seluruh pihak satuan pendidikan. (Sumber : MC Kalsel)
Comments