By 
KALSEL, REPORTASE9.COM – Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan melaksanakan Konsultasi dalam Forum Gagasan dan Diskusi bersama Direktur Pengawasan Keuangan Daerah dan Ditjen Bina Keuangan Daerah RI, di Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Senin (11/09/2023).
Konsultasi dilaksanakan lantaran adanya adanya perbedaan pandangan hingga menyebabkan perdebatan panjang tentang bagaimana cara menjalankan amanat Permendagri no. 84 tahun 2022 hingga menyebabkan tertundanya pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2023
Dalam kesempatannya, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, M.Lutfi Saifuddin menyampaikan bahwa kedatangan dirinya bersama para anggota komisi 4 untuk meminta penjelasan dan petunjuk dari pejabat dari Kemendagri yakni Ikhsan.
“Beliau (Kemendagri) mengapresiasi Komisi 4 yang telah sesuai menjalankan fungsi Pengawasan DPRD terhadap proses pembahasan APBD kalsel yg sedang berlangsung”, ungkap M. Lutfi.
Lebih lanjut, dirinya memaparkan didalam forum tersebut ada 2 masalah utama yg menjadi pokok diskusi yakni pertama tentang belum terpenuhinya Hak Aspirasi Wakil Rakyat dalam APBD, yang kedua terkait belum adanya kesamaan pendapat terkait cara pelaksanaan Permendagri no. 84 Thn 2022 tentang Pedoman Pembahasan APBD TA 2023.
Sesuai Jadwal Banmus bulan september, telah terjadwal sekali lagi Rapat Finalisasi dan kemudian dilanjut dengan Rapat Paripurna Pengesahan yang akan dilaksanakan pada tgl 14 September 2023.
Menutup perbincangan, Lutfi mengatakan bahwa banyak catatan yg akan disampaikan dan masalah yang harus disepakati dalam rapat finalisasi nanti agar melahirkan sebuah Perda tentang APBD Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 yang terbentuk secara benar sesuai UU dan Peraturan yg berlaku.
Konisi 4 dalam menjalankan fungsi pengawasan meminta kepada pimpinan dewan sekaligus pimpinan banggar untuk melaksanakan rapat finalisasi sebelum diparipurnakan sebagaimana yang sudah terjadwal sebelumnya.
Comments