AdvertorialKabupaten Kotabaru

Lakukan Evaluasi, TPID Kalsel Laksanakan Koordinasi Rem Inflasi di Kotabaru

0

KOTABARU, REPORTASE9.COM – Wakil Bupati Kotabaru,
Andi Rudi Latif menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TIPD, di Ruang Operation Room Kotabaru, Selasa, (24/1/2023) malam.

Rakor kali ini dilaksanakan dalam rangka mencari langkah extra effort pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi di Kabupaten Kotabaru yang berada di angka 8,65 persen.

Rakor ini merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, serta wadah untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi.

Dalam penyampaiannya Kepala BI Kalsel mengatakan bahwa sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023.

Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, yakni mencapai 8,65 persen.

“ Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru. Di antaranya, kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara serta penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro,” ujar Andi Rudi Latif.

Untuk itu, sebut dia, pihaknya berharap rapat koordinasi bisa menindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya, sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, jelas dia, pihaknya mendorong TPID Kotabaru untuk melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan cara meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) serta merealisasikan anggaran pengendalian inflasi secara lebih terukur.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You may also like

More in Advertorial