By 
REPORTASE9.COM – Kepercayaan masyarakat atau trust public merupakan suatu indikator tolak ukur prestasi dalam suatu lembaga sebagai pelayan publik, salah satunya Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menangani perkara-perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kepercayaan pada institusi (lembaga) Kejaksaan RI naik ke peringkat 4, dari yang sebelumnya berdasarkan hasil survei 20-25 April 2022 hanya menduduki peringkat 8.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mahfud MD, sependapat dengan hal tersebut, karena Kejaksaan Agung telah melakukan penindakan secara berturut-turut dan beruntun yang masih melekat dibenak publik antara lain kasus yang masih bergulir seperti kasus Jiwasraya, kasus Asabri, Garuda, dan kasus lainnya.
“Indeks persepsi publik terhadap penegakan hukum sangat rendah yang dulunya 46%, saat ini sudah naik menjadi 61% dan mengalami kenaikan 15% sudah mulai bagus dan mengalami kemajuan,”paparnya.
Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa Kejaksaan dalam penegakan hukum itu sudah ada sistem penanganan perkara yang terintegrasi (SPPI) dalam rangka transparansi, dan Kejaksaan tinggal meningkatkan produktivitasnya dan harus berani mengambil resiko dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan public trust.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, bahwa memang ada akumulasi memori dalam penanganan kasus-kasus besar seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri, dan isu satelit Kementerian Pertahanan di masa kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, dan memang banyak terobosan langkah-langkah Kejaksaan belakangan ini, termasuk penerapan restorative justice menjadi isu humanity, dan ini juga menjadikan trust public semakin meningkat.
Dilihat dari penanganan kasus-kasus besar yang telah disebutkan menjadi suatu capaian besar, yang berdampak kepada meningkatnya trust public dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan,”ungkapnya. Kamis,(28/4/2022).
Disamping itu Philip J. Vermonte, Ph. O. dari Senior Fellow CSIS menyampaikan, bahwa isu yang disampaikan oleh Lembaga Indikator sangat teknis dan sensitif. Hal ini bisa menjadi penanda dan pedoman bagi penegak hukum.
Hal yang menarik bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu atau miss-persepsi kewenangan Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum selama ini. Namun demikian, kenaikan yang signifikan dimana kepercayaan publik yang naik ke peringkat 4 perlu diapresiasi dan ini harus terus disosialisasikan.
“Saya cukup gembira bahwa trust terhadap penegakan hukum akhir-akhir ini sangat baik dengan berbagai isu nasional dan internasional, sehingga untuk menjaga trust/kepercayaan publik tetap terjaga, maka penegakan hukum yang memihak ke masyarakat sangat penting,”terangnya.
Comments