By 
Jakarta – REPORTASE9.COM – Saat rapat Tingkat Menteri bersama Kementerian Kesehatan secara virtual untuk membahas sasaran penting pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Senin (14/6, Menteri PPN/Bappenas sentil kepala daerah.
“Terkait imunisasi dasar lengkap, dalam kunjungan, kalau saya tanya banyak kepala daerah tidak aware, tidak memberi perhatian. Untuk itu, perlu sosialisasi gencar dan studi mengatakan kalau bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dengan baik, maka peluangnya terkena stunting semakin rendah,” jelas Menteri Suharso Monoarfa seperti dikutip dari laman bappenas.go.id.
Di dalam rapat tersebut, Suharso juga menyampaikan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,51 pada 2020 menjadi 75,54 pada 2024, di mana Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 69,81 pada 2010 menjadi 71,47 pada 2020.
Suharso Monoarfa juga menekankan, pentingnya penguatan sistem kesehatan sebagai kunci dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 terkait penyakit kesehatan ibu dan anak, gizi, serta penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pencapaian target pembangunan, antara lain cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan penerima bantuan iuran JKN, angka kematian ibu, stunting pada balita, obesitas, imunisasi dasar lengkap, prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun, dan Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko turut menambahkan, penyebab kematian utama adalah penyakit tidak menular, yakni jantung, stroke, dan diabetes ini paling tinggi kontributor kematian.
Sedangkan lanjutnya, penyakit menular TB menjadi penyebab kematian tertinggi dan diare penyebab kematian anak tertinggi, ada pula kematian akibat kecelakaan.
“Ini perlu mendapat perhatian bagaimana kita bisa menangani penyakit ini sehingga tingkat kematian kita turunkan,” ujarnya.
Selain penanganan penyakit menular dan tidak menular, beberapa isu lain yang menjadi fokus rapat adalah kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal untuk menurunkan prevalensi merokok usia anak dengan menyusun simulasi peningkatan cukai rokok, hingga cakupan kepesertaan JKN yang masih rendah, yaitu 82,07 persen dan penerima bantuan iuran JKN sebesar 96,8 juta jiwa dengan tingkat akurasi sekitar 57 persen. Untuk itu, keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperlukan agar intervensi pemerintah dalam penyaluran bantuan tepat sasaran.
Comments