By 
HSS, REPORTASE9.COM – Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, Pj Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Hermansyah kukuhkan Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) tahun 2004-2025 di Pendopo Kabupaten HSS pada Senin (12/2/2024).
Dalam acara ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh Pemkab HSS sekaligus membuka sosialisasi pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara pengukuhan dan sosialisasi pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS M. Noor, Ombudsman, Inspektur Kabupaten HSS, Kepala OPD, Tim Penilai UP3, Anggota UP3 Kabupaten HSS, Para Kabag, Camat dan Kepala Puskesmas se HSS.
Dalam sambutannya, Pj Bupati HSS Hermansyah menyambut baik terlaksananya rangkaian kegiatan ini.
“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi sarana untuk terus mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya terkait pengaduan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi,” ujarnya.
Tak lupa, Hermansyah juga memberikan selamat kepada anggota dan sekretariat Unit Pemantau Pelayanan Publik tahun 2024-2025 yang dikukuhkan.
“Saya berharap melalui kegiatan pengukuhan yang kita laksanakan ini, akan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten HSS. Tentunya UP3 diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pendekatan kekeluargaan di daerah tugasnya, karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik jika masih ada kekurangan,” pesannya.
Hermansyah menambahkan penandatanganan komitmen anti korupsi Pemerintah Kabupaten HSS menjadi wujud komitmen dari jajaran pemerintah dalam rangka bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Alhamdulillah pada tahun 2023 indeks survei penilaian integritas yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten HSS adalah sebesar 81,14 yang merupakan Indeks SPI tertinggi se-Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil survei menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas, serta pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan. Sehingga pada hari ini kita kembali kuatkan dengan penandatanganan komitmen bersama antikorupsi oleh seluruh OPD sampai Kecamatan,” tuturnya.
Selain itu sambung Hermansyah, acara ini juga menjadi wadah sosialisasi pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai proses pengaduan dan penyelesaian atas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik semakin meningkat, serta terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” tutupnya.
Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Pemkab HSS oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladinistrasi RI Kalsel Selatan Benny Sanjaya. (Sumber : Prokopim Setda HSS)
Comments