By 
BANJARBARU,REPORTASE9.COM – Tak hanya berjuluk Kota Idaman, Kota Banjarbaru juga berstatus resmi sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal tersebut mempunyai dampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru.
Mengenai hal ini Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, HR Budiman mengatakan, status tersebut salah satunya, adapun demikian dikarenakan jumlah penduduk terus bertambah dan bermukim di Kota Idaman ini.
Tentunya itu juga akan berdampak dengan peluang pertumbuhan ekonomi, dan itu juga beriringan dengan tumbuhnya potensi objek pajak dan retribusi yang ditarik Pemerintah Kota (Pemko).
“Karena itu wajar jika potensi PAD di Banjarbaru akan terus meningkat,” ungkapnya saat dihubungi Reportase9.com melalui WhatsApp, Rabu,(14/06/2023).
Budiman mengatakan, pihaknya di Komisi II merespon hal tersebut untuk membuat aturan yang lebih rinci lagi, supaya penambahan PAD Kota Banjarbaru bisa lebih maksimal.
Yakni dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kota Banjarbaru.
Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, pasalnyadi tingkat pusat sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang bakal berdampak dengan potensi penarikan pajak dan retribusi di daerah.
Sehingga, sembari menunggu aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang itu, pihaknya akan membahas Perda terkait potensi PAD.
“Karena kita harus menyadari bahwa Kota Banjarbaru tidak memiliki potensi besar misalnya Sumber Daya Alam (SDA)
Kita tidak punya sumber daya alam seperti daerah lain, Maka dari itu, salah satu yang harus kita genjot adalah dari sektor UMKM,” jelasnya.
“Nantinya tidak hanya sektor jasa saja yang jadi penyumbang PAD. Tapi sektor UMKM juga akan jadi potensi penyumbang PAD,” tambahnya.
Kendati demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan, ada catatan yang harus dipenuhi oleh Pemko. Yakni harus konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
Bukan tanpa alasan hal itu diungkapkan Budiman, menurutnya antara pemerintah dan pelaku UMKM memang saling berhubungan.
“Jika masyarakat terayomi dan difasilitasi dalam pergerakan ekonomi, maka tentu hal itu akan melancarkan potensi PAD kita,” katanya
“Intinya, kalau UMKM kita sukses maka retribusi yang mereka serahkan bisa jadi PAD,” pungkasnya.
Comments