By 
KALSEL, REPORTASE9.COM – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Banjarbaru pada Selasa (12/12/2023).
Dalam Rakor yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ini, Suparmi mendorong seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi,” ujarnya.
Hal ini sambung Suparmi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia.
“Disisi lain, undang-undang keterbukaan informasi publik juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik,” terangnya.
Suparmi menambahkan dalam 3 tahun terakhir, skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kalsel terus meningkat, namun masih tergolong rendah, karena itu ia meminta agar hal ini jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Provinsi Kalsel bisa terus meningkat.
“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), sehingga keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana guna terwujudnya pelayanan Informasi Publik secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan, tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik kita mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan,” katanya.
Walau nilai IKIP Provinsi Kalsel terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun hal tersebut terang Muslim masih belum masuk dalam kategori bagus.
Untuk itu pihaknya terus melakukan berbagai upaya salah satunya meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.
“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat,” tukasnya. (Sumber : MC Kalsel)
Comments