By 
SETKAB, REPORTASE9.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (22/05/2024).
Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal,” katanya.
Presiden Jokowi menggambarkan peran BPKP sebagai instrumen yang berkontribusi membangun rel yang lurus dan memastikan kereta mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.
Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal tidak hanya sekadar menambah larangan dan rambu-rambu yang memperlambat proses, tetapi lebih pada memberikan arahan dan tuntunan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, “Wah, ini keliru ini diamin saja, diamin saja.” Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, “Ini keliru.” Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana, mestinya ke sana,” tambahnya.
Presiden Jokowi menyadari ke depan tantangan akan semakin berat dengan program dan belanja pemerintah yang semakin besar serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam era di mana kompetisi antar negara semakin ketat, kecepatan dan ketepatan menjadi sangat penting.
“Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools -nya, seperti platform early detection and exclusion system untuk warning , untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu,” ujarnyam.
Sementara itu Kepala Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan pihaknya telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan, penghematan belanja negara, dan mampu mengoptimalisasi penerimaan negara dengan total kontribusi senilai Rp310,36 triliun.
“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024. Pengawasan BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai 192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai 38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut adalah 310,36 triliun,” terangnya.
Yusuf menambahkan BPKP tidak hanya berfokus untuk mengawasi aktivitas keuangan dan efektivitas pembangunan, namun juga bagian dari solusi.
“Kami tidak hanya mengawasi aktivitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMD, hingga transformasi energi hijau. Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver,” pungkasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian yang positif seperti penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional.
“Kami ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik. Sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi,“ jelasnya.
Yusuf mengatakan bahwa BPKP masih melakukan ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah. Karena itu, BPKP merekomendasikan ketepatan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, sasaran kinerja, pemantauan, dan evaluasi penting untuk keberhasilan program.
Ia juga menambahkan, Rakornas ini dilaksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan.
Turut hadir pada acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Sumber : Humas Setkab/Reportase9.com)
Comments