By 
KALSEL, REPORTASE9.COM – Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Galuh Tantri Narindra jelaskan perkembangan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sabtu (5/4/2024).
Tantri mengungkapkan khusus untuk Pemprov Kalsel, saat ini pendataan tersebut sudah dilakukan sejak Tahun 2022 dan ada di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ia menyebutkan jika saat ini ada informasi yang diperoleh dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas terkait pengangkatan, namun mekanisme dan melalui surat resminya belum diterima oleh Pemprov Kalsel.
“Memang ada statement Menteri PAN RB di media sosial, tetapi statement beliau itu belum ada surat edaran yang menyatakan bahwa tenaga non ASN yang masuk di dalam data BKN itu dipastikan mendapatkan NIP,” urai Tantri.
Menurutnya, jika Nomor Induk Pegawai (NIP) hanya dimiliki oleh ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K, namun informasi sementara dibahasakan seluruh tenaga non ASN yang masuk di data BKN tersebut mereka dijadikan ASN.
Hanya saja ada beberapa yang perlu menjadi perhatian, yang pertama surat resminya belum ada, yang kedua kalau misalkan dijadikan P3K saat ini, pembiayaan itu sebagian besar menjadi beban daerah.
“Sehingga kalau di Tahun 2024 harus menjadi ASN, perlu menjadi pertimbangan dari mana sumber pendanaannya, karena kita melihat kemampuan keuangan daerah, kemudian ada lagi model yang dirilis oleh menteri bahwa modal rekrutmennya adalah pegawai paruh waktu dan pegawai full time,” lanjut Tantri.
Tetapi detailnya ini belum ada surat resminya, kemudian Pemprov Kalsel juga sudah bersiap-siap apabila ini nanti menjadi sebuah aturan, dipastikan tenaga non ASN untuk tahun 2024-2025 yang khususnya sudah masuk data BKN itu pasti terus bekerja di pemerintah daerah masing-masing, khususnya Pemprov Kalsel.
“Kalau tenaga non ASN di Kalsel sekitar 10.000 untuk data BKN, tetapi kemarin kalau yang belum sesuai persyaratan secara total untuk Pemprov kurang lebih 11 ribu, belum lagi nanti kabupaten kota se-Kalsel,” tutup Tantri. (Sumber : MC Kalsel)
Comments