By 
KEMENDAGRI, REPORTASE9.COM – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya konsep perencanaan menjaga persediaan komoditas pangan dalam mengendalikan inflasi.
Hal itu ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta pada Senin (27/5/2024).
Tomsi mengatakan, kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki konsep perencanaan menjaga ketersediaan komoditas.
Hal itu misalnya dalam menjaga ketersediaan bawang putih oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai pemberi persetujuan impor, dimana Kemendag diimbau dapat memastikan berapa banyak bawang putih harus masuk setiap bulan dan bagaimana distribusinya.
“Pada minggu lalu juga saya laporkan kepada beliau (Mendagri) sesuai arahan, saya sudah minta untuk konsepnya, contoh ini contoh berkaitan dengan umpamanya bawang putih,” ujarnya.
Konsep juga diperlukan misalnya dalam menghadapi fluktuatif harga cabai dan bawang merah, dimana Kementerian Pertanian (Kementan) bisa merencanakan penanganan tahunan dengan mengacu pada kondisi tahun-tahun sebelumnya, seperti memahami penyebab kenaikan dan upaya jitu untuk menyeimbangkannya.
“Langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan, dan di mana. Pada intinya seperti itu, sehingga betul-betul teman-teman bisa mengendalikan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Dia menjelaskan pada awal tahun atau sebelum masuk tahun baru semua pihak terkait telah mendapat data prediksi mengenai cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karena itu kelangkaan komoditas akibat cuaca seperti adanya El Nino dan La Nina mestinya dapat teratasi.
“Nah kondisi-kondisi seperti ini itukan bisa disesuaikan antara cuaca mengakibatkan kekurangan suplai, kemudian berkaitan dengan impor, ini bisa dirancang, juga berkaitan dengan jagung,” jelasnya.
Tomsi menyayangkan saat waktunya dibutuhkan komoditas tersebut justru tak tersedia, akan tetapi saat memasuki musim panen komoditas impor justru baru tiba atau sisa barangnya masih masuk.
“Nah ini juga mengganggu proses panen kita berkaitan dengan harga,” ujarnya.
Karena itu pada pertemuan kali ini, pihaknya berharap kementerian dan lembaga yang hadir fokus pada perencanaan satu tahun, berikut dengan argumentasinya.
Langkah ini penting lantaran perencanaan yang matang belum diperoleh dan formula penanganan baru sebatas kerja-kerja seperti pemadam kebakaran.
Lebih lanjut, Tomsi juga meminta kepala daerah menyusun perencanaan penanganan tahunan dengan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kebutuhan komoditas meningkat, termasuk kondisi cuaca yang dapat mengakibatkan distribusi terganggu.
“Ini tolong dibuat perencanaannya,” tegas Tomsi.
Dia mengatakan, penanganan kebutuhan komoditas boleh dilakukan secara jangka pendek, namun penanganan jangka panjang seperti menjalin perjanjian kerja sama antardaerah dalam memenuhi komoditas tetap perlu dilaksanakan, termasuk dengan upaya penanaman yang juga harus benar-benar dilakukan.
“Saya memahami ada teman-teman yang dari tahun kemarin menanam, iya, tapi begitu panen tidak menanam lagi, akhirnya kembali lagi pada seperti semula,” tandasnya.
Tomsi dalam kesempatan tersebut juga berharap gubernur lebih mengoordinasikan pengendalian inflasi di kabupaten dan kota wilayahnya, karena dalam satu provinsi masih terdapat sedikit kabupaten maupun kota yang inflasinya justru masuk dalam kategori tertinggi.
Dirinya mencontohkan Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi.
Begitu pula dengan Kabupaten Kampar yang merupakan daerah di Provinsi Riau yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi.
Kondisi ini menunjukkan kabupaten dan kota lainnya dalam satu provinsi tersebut mampu mengendalikan inflasi.
“Dari data-data yang ada bisa kita melihat kalau tetangga kita tidak tinggi atau tidak naik berarti ada apa dengan daerah kita, kalau dalam satu provinsi itu angkanya tinggi tolong dicek kabupaten dan kotanya seperti apa,” ujar Tomsi.
Tomsi menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2024, di tingkat provinsi ads Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat.
Sementara di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur.
Sedangkan di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukittinggi, Dumai, dan Bengkulu.
Di lain sisi, Tomsi membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada minggu keempat Mei 2024 tak jauh berbeda dibanding minggu ketiga Mei dengan sebaran jumlah daerah nyaris sama seperti bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras.
“Ini menunjukkan minggu lalu dan minggu ini kita belum dapat mengatasi situasinya, belum ada perubahannya, belum ada perbaikannya, bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan ini coba dipelajari sampai detail,” jelas Tomsi.
Selain itu, dirinya juga menyoroti masih adanya 47 pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi kepada Kemendagri sepanjang minggu keempat Mei 2024, meskipun dari seluruh daerah sekitar 70 hingga 80 persen kepala daerah telah memberikan perhatian yang cukup besar.
“Bagaimana mau berbuat, bagaimana kita tahu sudah melakukan usaha, kalau laporan saja tidak ada, laporan saja tidak ada, terus bagaimana kita mau menilai bahwa sudah melakukan satu kegiatan di kota atau kabupaten tersebut,” tegasnya. (Sumber : Humas Kemendagri RI/Reportase9.com)
Comments