By 
BANJARBARU,REPORTASE9.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kembali gelar Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru pada Senin, (07/08/2023).
Rapat paripurna kali ini membahas mengenai Kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Pengambilan keputusan terhadap 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan ketahanan pangan pertanian dan perikanan.
Tentunya hal tersebut telah dilakukan pembahasan dengan cermat sehingga oleh Panitia Khusus (Pansus) yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil rapat, Seluruh Fraksi DPRD menyetujui ditetapkannya Peraturan Daerah.
Sebelum disepakati, maka dibacakan terlebih dahulu mengenai laporan hasil evaluasi dari berbagai indikator yang mampu dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Setelah mendengarkan laporan, maka dicapai hasil dan kesimpulan dari disetujuinya Raperda tersebut.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang persetujuan oleh Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Arifin sebagai pihak pertama lalu Fadliansyah selaku Ketua DPRD ,Taufik Rahman, selaku Wakil Ketua 1 dan Drs. Napsiani Samandi selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Banjarbaru sebagai pihak kedua.
Dalam sambutannya Aditya menyampaikan terima kasih kepada pansus DPRD Kota Banjarbaru serta eksekutif yang telah bekerja sama, dalam melakukan pembahasan terhadap satu buah RAPERDA sehingga dapat ditetapkan pengambilan keputusan pada rapat Paripurna hari ini.
“Dengan disahkannya RAPERDA ini, diharapkan para pihak terkait dapat bekerja sama menyediakan infrastruktur dan seluruh dukungannya kepada sektor pangan, sektor perikanan dan sektor perikanan,” ungkapnya.
Dengan berakhirnya rapat Paripurna, maka DPRD Kota Banjarbaru telah berhasil mencapai kesimpulan dan keputusan mengenai penyetujuaan 2 (Dua) pembahasan.
Keputusan ini sekaligus memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program yang mendukung ketahanan pangan dan sektor perikanan.
Comments