By 
BANJARBARU, REPORTASE9.COM – Polemik yang terjadi akibat terhentinya layanan Angkutan Pelajar Gratis di Kota Banjarbaru ini, menjadi hal serius yang perlu pengawasan lebih dari Pemerintah Kota Banjarbaru, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru.
Mengenai hal di atas Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari menanggapi hal tersebut bahwa, terkait angkutan pelajar gratis sebelumnya Dinas Perhubungan Banjarbaru sudah menyampaikan di rapat kerja bahwa dengan keterbatasan anggaran mereka tidak bisa menganggarkan full 1 tahun penuh.
Sehingga hanya sampai beberapa bulan tapi pada waktu itu Kami menyarankan agar paling tidak 10 bulan bisa tercover, sehingga pas nantinya di anggaran perubahan bisa diusulkan.
“Nah ini kan kondisinya cuman sampai 7 bulan sehingga ada kekurangan 2 sampai 3 bulan, bus ataupun angkutan belajar ini tidak bisa beroperasi,”jelasnya. Senin,(1/8/2022).
“Oleh kejadian tersebut kami di Komisi III menyarankan agar Dinas Perhubungan Banjarbaru, berkoordinasi dengan PAPD Banjarbaru dan juga Sekda terkait langkah terbaiknya,”tambahnya lagi.
Nurkhalis menyarankan kepada Dinas Perhubungan agar bisa lakukan penyesuaian melalui anggaran, mendahului dengan mekanisme ataupun prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menggunakan pergeseran anggaran.
“Jadi di Dinas Perhubungan mungkin ada anggaran yang bisa digeser untuk sementara waktu dengan mengirim surat kepada Sekda dan PAPD,”terangnya.
Ia juga berharap mudah-mudahan ada jalan terbaik, mengingat angkutan pelajar gratis ini merupakan program pemerintah dan menyangkut hajat hidup masyarakat Banjarbaru.
“Sehingga ini menurut kami juga mestinya hal-hal yang sangat krusial dan menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya,”tutupnya.
Comments