9 Pemerintah Kota Se Kalimantan Gelar Rakerwil Di Banjarbaru

BANJARBARU, REPORTASE9.COM – 9 Wali Kota di Pulau Kalimantan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah V Regional Kalimantan gelar Rapat Kerja Wilayah, di Kota Banjarbaru, Kalsel pada Minggu (21/4/2024).

Ketua Komisariat Apeksi Regional Kalimantan Basri Rase dalam pembukaan Rakerwil tersebut, di Ball Room Novotel Banjarbaru mengatakan setidaknya ada 9 isu strategis pembangunan, untuk kemajuan pulau Borneo masuk dalam pembahasan tersebut.

“Tema Rakerwil kali ini yaitu ‘Menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam kerangka pembangunan ekonomi Kalimantan’. Tema ini sangat relevan dengan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Kalimantan yang lebih maju dan sejahtera masyarakatnya,” ucapnya.

Disebutkan pria yang juga menjabat sebagai Walikota Bontang ini, selain 9 isu strategis tersebut, dalam Rakerwil tersebut juga dibahas mengenai peningkatan kerjasama daerah dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Menurutnya, kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri sangat penting untuk menarik investasi dan membangun infrastruktur sesuai dengan skala prioritas kita.

“Kita perlu terbuka terhadap peluang-peluang ini dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan pengalaman untuk mendukung pembangunan Kalimantan,” ujarnya.

Terkait ketahanan daerah terhadap penanganan bencana, Basri Rase kembali menyatakan, pengoptimalan program penguatan pemerintah daerah dalam ketahanan bencana, juga menjadi focus utama dalam kegiatan rapat tersebut.

“Kita tidak boleh melupakan ketahanan bencana alam dan non alam, terutama dalam penanganan Karhutlakoma kita harus bersiap dan memiliki program yang kuat untuk menjaga keamanan wilayah kita. Mari kita tingkatkan koordinasi dan kerjasama dalam hal ini,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pengawas Apeksi Nasional Ibnu Sina, dalam kesempatan tersebut mengatakan, isu strategis yang diangkat dalam kegiatan Rakerwil tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan Ibukota Negara, terutama dalam hal penyediaan SDM, dan pembangunan infrastruktur.

“Konektivitas antar kota terutama 9 wali kota yang ada di Pulau Kalimantan ini penting untuk aksesnya ke IKN,” katanya.

Dikatakan pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin ini, saat ini pemerintah pusat sedang berusaha menyelesaikan pembangunan IKN, dan sebagai kota-kota sebagai menyangga ibukota negara (IKN), seluruh kota di pulau ini juga merasa penting untuk ikut mempersiapkannya.

“Sebab kota-kota di Kalimantan itu sebuah satu kesatuan. Jadi walaupun penyangganya ada di Balikpapan dan Samarinda, tetapi sesungguhnya semua kota-kota di Kalimantan itu penyangga ibukota negara,” imbuhnya.

Ibnu Sina berharap kegiatan Rakerwil Apeksi di Kota Banjarbaru tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi penting yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan.

Dari informasi terhimpun, sembilan poin penting yang masuk dalam pembahasan sebilan wali kota tersebut adalah :

1. Mendorong terwujudnya percepatan Trans Kalimantan dan transportasi.
2. Mendorong terwujudnya percepatan Trans Kalimantan transportasi darat serta transportasi udara pada jalur 9 kota di Kalimantan dan mendorong pemerintah pusat CQ, Menteri Perhubungan RI agar membuka rute penerbangan antar kota di Kalimantan.
3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait upaya menuju profesionalisme aparatur sipil negara melalui percepatan perwujudan single salary dalam kerangka pembangunan Kalimantan.
4. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait revitalisasi pembangunan infrastruktur dalam kerangka pembangunan ekonomi Kalimantan.
5. Pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diverifikasi ekonomi, dan pelestarian alam yang dapat dicapai dengan strategi utama seperti mempertahankan peran lumbung energi nasional.
6. Mengembangkan industri pengolahan (HILIRISASI) SDA perkebunan dan hasil tambang, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri.
7. Mendorong terwujudnya ekonomi Kalimantan sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada industrialisasi yang berbasis Hilirisasi SDA.
8. Mewujudkan peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim yang akan memberi pengaruh yang baik dan positif terhadap peningkatan kapasitas kita untuk menyongsong Indonesia emas 2045.
9. Mendorong para pemimpin pusat dan daerah selalu fokus terhadap ketahanan iklim melalui berbagai bentuk seperti sosialisasi, pewarisan nilai-nilai, dan penyadaran yang penting dipahami bersama, untuk menjaga negara tetap kuat dan tanggap terhadap perubahan cuaca.

(Sumber : Prokom Banjarmasin)