Berita Utama

Walhi Kalsel: Mulai Dari Pertambangan, Hingga Penanganan Terkesan Gagap

0

KALSEL, REPORTASE9.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menanggapi persoalan banjir yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatannya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono kepada reportase9.com mengatakan status darurat Bencana Banjir di Kalimantan Selatan, dilatarbelakangi daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah rusak atau disebut degradasi lingkungan.

“Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan hampir semua terdampak oleh banjir, tetapi yang dibilang terdampak banjir cukup parah ada 10 Kabupaten/Kota dengan range paling tertinggi yakni Kabupaten HST, Banjar, dan Tanah Laut,” ujarnya kepada reportase9.com 

Hal tersebut dikarenakan dari seluruh total wilayah Kalimantan Selatan yakni 3,7 juta hektar, 50 persennya sudah dibebani oleh aktivitas perizinan tambang dan perkebunan sawit.

Dimana, dari izin tambang dan perkebunan sawit sudah memakan ruang ruang dan mengurangi kehidupan lahan, sehingga terjadilah degradasi lingkungan akibat lingkungan tidak mampu lagi mendukung atau menopang terjadinya bencana.

“Dalam bahasa kita kenapa bencana banjir bisa terjadi separah ini, karena daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah rusak. Kalau dibahasakan air mengalir dari atas menuju ke rendah, dari hulu menuju hilir, sekarang dapat kita lihat hulu, akan tetapi karena dirusak maka air tidak mengalir sebagaimana mestinya,” papar Kisworo.

Disamping itu, Kisworo menilai pencegahan dan penanganan status darurat bencana oleh Pemerintah terkesan gagap, karena kita semua mengetahui sebagaimana data yang disampaikan oleh BMKG curah hujan tertinggi di Kalimantan Selatan terjadi di bulan Januari.

“Tapi karena pemerintah kita terkesan gagap atau bisa dibilang gagap maka akhirnya penanganan, pencegahan maupun penetapan status darurat bencana terbilang lambat. Seandainya Pemerintah Daerah benar-benar siap mengatasi persoalan banjir, mungkin saja tidak separah ini, karena data dari BMKG sendiri sudah menyebutkan puncak tertinggi dari curah hujan terjadi pada bulan Januari,” tuturnya.

Berkaitan akan hal tersebut, Kisworo mengungkapkan pihaknya sangat mengharapkan Presiden Republik Indonesia maupun Gubernur Kalimantan Selatan turun tangan dalam penanganan darurat bencana banjir Kalimantan Selatan yang kini menjadi sorotan.

Karena, lanjut Kisworo, status darurat kebencanaan bukan sekedar status saja, akan tetapi benar-benar kedaruratannya sehingga perlu penanganan yang sigap bukan gagap.

 “Berkaitan akan hal tersebut Walhi Kalsel berharap agar Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Kalimantan Selatan segera turun tangan, karena status darurat kebencanaan bukan sekedar status saja sehingga perlu benar serius penanganannya,” ucapnya.

Disamping itu, Walhi Kalimantan Selatan juga memberikan solusi berkaitan dengan darurat bencana Banjir Kalimantan Selatan yang diantaranya :

1. Tanggap Bencana (sebelum, pada saat dan pasca bencana).
2. Review Perijinan industri ekstraktif.
3. Stop ijin baru.
4. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan.
5. Perbaikan/Pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk sungai, dan dainase.
6. Review RTRW.
7. Memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi.

Selain itu, Walhi Kalimantan Selatan juga meminta kepada Presiden maupun Gubernur Kalimantan Selatan untuk memberikan korban banjir hak-haknya untuk mendapat evakuasi maupun haknya sebagai warga Negara Indonesia.

Muhammad Asfiani

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

More in Berita Utama