By 
Guna mendapatkan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dalam penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang efektif dan efesien, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar ekspose akhir penyusunan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) tahun 2019.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar yang diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, Senin (08/07) pagi.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Nurul Sabah Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang akan diekspos, bukanlah dasar pertimbangan kerugian Negara atau Daerah.
“Akan tetapi SHBJ merupakan acuan setiap SKPD dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” ujarnya
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan penetapan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) bertujuan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti mark up harga.
“Diharapkan dengan adanya ekspose hari ini, setiap skpd dapat melihat setiap data yang kita tampilkan hari ini untuk dapat didiskusikan. Sehingga setelah SHBJ disepakati dan disahkan, setiap SKPD yang menetapkan HPS dapat mencermati itu,” harapnya
Terkait akan hal tersebut, Nurul Sabah mengungkapkan pihaknya (BPS Kabupaten Banjar) telah menyusun Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dengan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dan Pajak Penghasilan sebesar 1,5 persen.
“Namun kami (BPS Kabupaten Banjar) masih mempertimbangkan harga yang ditambah faktor koreksi,” pungkasnya
Seperti, tambahnya, penambahan estimasi ongkos kirim jika jarak atau letak geografis yang ditempuh cukup jauh, maupun kemungkinan lainnya.
Sementara itu, saat disinggung apakah ada kenaikan dari Standar Harga Belanja dan Jasa (SHBJ), Nurul Sabah mengungkapkan itu merupakan hal yang wajar, karena disetiap tahunnya akan ada penyesuaian-penyesuaian, seperti spesifikasi yang setiap tahunnya terus meningkat.
Comments