By 
BANJAR, REPORTASE9.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tahun 2020, secara virtual.
Pada tahap evaluasi SAKIP tersebut, Bupati Banjar H Khalilurrahman didampingi Sekda Banjar HM Hilman, menyampaikan pemaparan SAKIP Kabupaten Banjar di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura Rabu (2/9/2020), yang juga diikuti Kepala SKPD Lingkup Kabupaten Banjar secara virtual.
Dalam kesempatannya, Bupati Banjar mengatakan nilai Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar tiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil nilainya yang dari tahun ke tahun terus meningkat.
“Nilai SAKIP tahun 2016 62,62 persen, tahun 2017 68,61 persen dan tahun 2018 68,70 persen,” tuturnya.
Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkan Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar, telah dilakukan perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Perbub tahun 2018 dengan indikator kinerja.
Kemudian dalam hal ini Sekda Banjar HM Hilman memaparkan beberapa hal penting dari 9 point upaya tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP 2019, salah satunya yaitu telah dilakukan revisi renstra SKPD yang menyesuaikan dengan revisi RPJMD dengan Perbup Nomor 19 tahun 2019 dan Perda Nomor 13 Tahun 2018.
Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 berdasarkan Perda No 13 Tahun 2018 dengan visi misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.
“Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,” ungkap Sekda.
Diantara lainnya yakni meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
“Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah serta Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah,” jelas HM Hilman.
Comments