By 
TANBU, REPORTASE9.COM – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut serta dalam kegiatan Rapat Nasional Pengarahan Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi agenda tahunan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2021, Senin (22/02).
Dalam kesempatannya, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa sejak tahun 2015 kebakaran besar selalu rutin dilakukan pertemuan rapat yang tujuannya untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak lupa tentang aturan main dimana kalau terjadi kebakaran besar tidak tertangani maka akan ada pencopotan jabatan sesuai aturan pemerintah.
“Saya ingin mengingatkan kita semuanya, meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor namun kewaspadaan kita terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor,” kata Jokowi.
Presiden mengharap sebuah rencana pencegahan yang matang, sinergi yang semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Berdasarkan laporan BMKG Tahun 2021, Indonesia di beberapa daerah masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga Bulan April, La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini, Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau.
Jokowi mengungkapkan agar tetap waspada dan jangan lengah, di informasikan pada Bulan Februari ini Pulau Sumatra berpotensi terjadi Karhutla, pada Bulan Mei hingga Juli sebagian Wilayah Kalimantan dan Sulawesi berpotensi terjadi Karhutla, puncaknya di Bulan Agustus dan September.
“Kita harus mengetahui betul-betul puncaknya kapan, sehingga persiapannya apa, di mulai dari sekarang, planningnya disiapkan, organisasinya di cek betul, sehingga bisa siap semuanya,” tutur Presiden.
Poin Pengarah presiden meliputi diantaranya adalah Prioritaskan upaya pencegahan, Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisir, Deteksi dini di area rawan Karhutla, Update kondisi harian, Infrastruktur Monitoring, beri pendidikan/Edukasi kepada masyarakat dan perusahaan, serta temukan solusi permanen pencegahan dan penanganan Karhutla di tahun mendatang, Jangan pernah biarkan api membesar (Respon Cepat) dan Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.
“Terapkan Sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata dan pidana,” ucap Jokowi.
Disamping itu, M Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) menjelaskan evaluasi pelaksanaan pengendalian Karhutla Tahun 2020 dan penyusunan berbagai strategi kembali atas pengarahan Presiden RI, dimana Karhutla secara data sudah mengalami penurunan hingga 88% , ia juga mengatakan dalam rapat ini hadir sejumlah Stakeholder daerah rawan Karhutla.
“diundang berhadir untuk rapat di Istana Negara secara langsung maupun secara Daring melalui video conference sejumlah kurang lebih 300 orang tingkat provinsi maupun kabupaten yang secara konvensional Karhutla nya rawan,” katanya.
Menyikapi akan hal tersebut, Abdul Rahim selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanbu mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat terkait pengarahan Presiden dan merencanakan akan menggelar Apel Siaga.
“Kita sudah merencanakan akan mengadakan Apel Siaga terkait Karhutla, karena memang La Nina sampai Bulan April jadi untuk Wilayah Riau memang terjadi panas untuk sekarang, sedangkan untuk Wilayah Kalimantan Selatan itu diperkirakan Bulan Juli, pada bulan itu kebiasaan terjadi kebakaran kecil-kecilan untuk Wilayah Tanbu, Bulan Maret itu kami sudah siapkan apel bencana untuk wilayah kabupaten,” ungkapnya.
Comments