By 
BANJAR, REPORTASE9.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mempersiapkan formulasi strategi solusi untuk mengurangi dampak bencana banjir dengan berbagai perencanaan yang akan segera direalisasikan ditahun 2021.
Saat ditemui Sekertaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhamad Hilman pada hari Selasa(12/1) mengatakan ada beberapa formulasi solusi yang akan direalisasikan Pemkab Banjar.
Pertama dengan membangun bendungan riam kiwa, kedua normalisasi sungai, ketiga reboisasi vegetasi lahan resapan dan keempat untuk lebih mengendalikan serta menata pemanfaatan ruang
Namun, hal tersebut tentunya dapat direalisasikan bersamaan dengan peran serta dukungan masyarakat juga penting untuk berperan serta dalam membantu pemerintah daerah merealisasikan hal tersebut.
“Kita memformulasikan rancangan solusi dengan 4 formulasi agar kiranya bisa mengurangi dampak bencana banjir,”ucapnya.
Mokhamad Hilman menyampaikan, bahwa pertahanan dan perlindungan Kota Serambi Martapura ini berdasarkan kearifan lokal yang dipersiapkan oleh Belanda dulu untuk menangani dua sungai besar riam kanan dan riam kiwa serta ada 4 folder yaitu pasayangan,tambak anyar,liang dan arta langu.
“Dalam mereduksi air sungai besar yaitu riam kanan dan riam kiwa itu sementara hanya bisa dialihkan ke folder liang dan arta langu,”ungkapnya.
Kajian-kajian terkait penanggulangan banjir ini sudah dilakukan sejak zaman Pangeran Muhammad Nor, idealnya untuk jangka Panjang yaitu membangun bendungan riam kiwa sebagai pengendali sungai besar agar bisa direduksi aliran sungai dan jangka pendeknya yaitu melakukan normalisasi sungai tuan.
“Pemikiran jangka panjang ini sudah sejak kepemimpinan Pangeran Muhammad Nor untuk membangun riam kanan dan riam kiwa,”jelasnya.
Mokhamad Hilman mengungkapkan bahwa, beberapa tahun yang lalu melalui Kementerian PUPR untuk merealisasikan normalisasi sungai Kabupaten Banjar mendapat kucuran dana sebesar 20 Miliar
Tapi tidak bisa dilaksanakan pada trace sebagaimana pada perencanaan angaaran tersebut dipangkas untuk menangani covid 19, serta ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai tuan tersebut dengan adanya 356 bangunan yang tidak bisa dipindahkan.
“Tahun lalu kita mendapat kucuran dana 20 Miliar Rupiah untuk normalisasi sungai tuan namun karena adanya pandemi covid 19, dana tersebut dialokasikan untuk menangani covid 19, serta terlalu banyak bangunan disekitar sungai,”jelasnya lagi.
Adapun menurut Hilman, kendala Pemerintah Daerah saat ini untuk mengurangi dampak banjir dikarenakan sungai sungai kecil yang menjadi aliran penyebaran dari sungai besar saat ini mengecil bahkan ada yang tidak berfungsi lagi.
Selain itu juga sungai-sungai yang ada sudah lama tidak dilakukan normalisasi, penampang resapan basah saluran terganggu seiring dinamika pembangunan pemukiman yang kurang terkendali, akibat aktivitas masyarakat dan pemerintah yang kurang memanfaatkan ruang pada kawasan-kawasan bantaran sungai di Kabupaten Banjar.
Serta tidak berfungsinya 4 folder sebagai embung penampung air tidak efektif, tanggul yang tidak mampu menahan derasnya air, dan daerah resapan air yang berkurang karena rusaknya vegetasi alam yang berfungsi menyerap air hujan. Sehingga untuk mereduksi banjir hanya mampu 40% saja karena berbagai macam kendala tersebut.
Muhammad Rofiqi Ketua DPRD Kabupaten Banjar, menyampaikan bahwa untuk normalisasi sungai Martapura itu dana yang diperlukan sangat besar APBD pun tak sanggup, karena sungai di Kabupaten Banjar ini tidak sedikit jumlahnya.
“Untuk menormalisasi sungai martapura itu dananya dari mana dan terlalu besar APBD pun tak mungkin mampu,”pungkasnya.
Comments