By 
BANJARBARU, REPORTASE9.COM -Kabid TPH Dinas Kehutanan, Warsita, mengatakan data lahan kritis di Kalsel, diketahui saat ini sekitar 750 ribu hektar.
“Penghijauan kembali akan difokuskan, dengan upaya gerakan revolusi hijau sendiri untuk dilakukan pemulihan lahan, dengan target rehabilitasi lahan kritis pertahunnya 35.000 hektar,” ungkapnya.
Adapun Gerakan revolusi hijau ini menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 7 tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau, sebagai wujud pemerintah daerah berupaya untuk mengurangi kerusakan lahan hijau yang terjadi dan mempercepat pemenuhan luasan tutupan lahan bervegetasi di Kalsel.
Hal ini tentunya tambah Warsita, perlu dukungan dan partisipasi semua pihak termasuk pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat.
“Dengan cara melakukan perubahan perilaku dan adanya aksi untuk menanam dan memelihara pohon,” ucapnya saat Soft Opening Kedai Biji Kopi Borneo dan Kebun Kopi Edukasi serta Koperasi Petani Indonesia Kalimantan Selatan bertempat di Jalan Sidodadi II, Kelurahan Loktabat Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (23/5) sore.
Di acara Soft Opening Kedai Biji Kopi ini dilaksanakan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan bersama Gerakan Mahasiswa Petani (Gema Petani), Ketua DPW PSI, Dwi Putra Kurniawan mengatakan, mengingat peristiwa di bumi Kalimantan Selatan terjadi bencana ekologi, yaitu banjir di beberapa kabupaten yang sangat berdampak terhadap sektor pertanian, ekonomi, sosial dan sektor lainnya.
Bahkan lanjutnya, peristiwa banjir terulang kembali bertepatan dengan hari lebaran Idul Fitri 1442 H yang merendam daerah Sungai Danau, Desa Satui dan Hulu Sungai Tengah di Desa Haruyan, serta daerah di Kotabaru juga sedikit terdampak.
“Jika dilihat dari sektor pertanian yang terdampak, tentunya sangat besar yang dirasakan petani,” cetusnya.
Dampaknya ucap Dwi, mulai dari lahan sawah terendam, harta benda serta rumah, hingga harus mengungsi demi menyelamatkan diri dari bencana banjir.
“Berkaca dari peristiwa banjir yang terjadi di Kalsel di tahun ini benar-benar menciderai sektor pertanian, ini sangat mengkhawatirkan. Sebab jika terulang kembali setiap tahunnya, hasil pertanian bisa terganggu kebutuhan pangan pokok beras akan tidak mencukupi,” jelasnya.
Dengan adanya diskusi publik tersebut, ia berharap, agar bisa menemukan titik terang solusi dalam menghadapi situasi dampak pasca banjir.
Sementara itu Kisworo Dwi Chayono Direktur Walhi Kalsel, mengatakan mengenai revolusi hijau ini merupakan hal yang luar biasa bagi Walhi.
Namun nyatanya ungkap Kisworo, pasca setelah menjadi perda gerakan revolusi hijau, kebutuhan pertanian dengan bahan kimia dan modernisasi yang tidak berkeadilan, dari tahun ketahunnya terus meningkat.
“Modernisasi Pertanian dan revolusi hijau itu di era sekarang petani dalam bertani mengeluarkan biaya yang lebih banyak, terkait revolusi hijau yang menjadi perda namun pada intinya pribahasanya reboisasi hutan yang mulai gundul karena berdasarkan isi perda dan programnya ya cuma menanam pohon,” ungkapnya.
Kalimantan Selatan menurutnya, memiliki hutan adat yang membentang yaitu pegunungan meratus.
“Gunung Meratus yang membentang luas sebagai hutan tropis, harus di lindungi agar tidak rusak dan menjadi lubang tambang serta kebun sawit,” tegasnya.
Comments