By 
KALSEL,REPORTASE9.COM – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agraria Tata Ruajt (ATR) /Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan, gelar Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah untuk Indonesia, di Kelurahan Palm, Kota Banjarbaru. Jum’at,(3/2/2023).
Kepala Kanwil Kementerian ATR/BPN Kalimantan Selatan Alen Saputra mengatakan, khusus di Kota Banjarbaru itu pemasangan 1000 patok, jadi setiap Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan masing-masing 1000 tanda batas, atau patok.
“Jadi total keseluruhan 13.000 tanda batas. Seluruh Indonesia ditargetkan minimal 1 juta patok. Yang mana insyaallah pada hari ini bersamaan akan dilakukan pemasangan tanda batasnya,”ungkapnya.
Alen juga berharap dengan penanaman tanda batas masing-masing bidang tanah ini, akan mengurangi terjadinya sengketa tanah atau perselisihan tanah antara pemilik tanah.
“Kenapa kita harus menyelesaikan tanda batas ini, karena tanda batas ini merupakan bukti bahwa kedua belah pihak sudah dipinang, tinggal melaksanakan akad nikahnya, jadi akad nikahnya nanti saat mereka melakukan pembuatan sertifikat,”ujarnya.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dan penyerahan sertifikat aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Pemprov mengapresiasi dan berterima kasih kepada Badan pertanahan Nasional atau BPN dan Pemerintah kabupaten kota dalam menyelenggarakan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (gempatas) serentak di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini sangat penting dalam meminimalisir adanya konflik pertanahan terutama konflik mengenai batas bidang tanah antar masyarakat.
“Kita ketahui bersama pada dasarnya Pembangunan Daerah diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah keterbelakangan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui Pembangunan Daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi,”ungkapnya.
“Kita dapat memperluas akses terhadap fasilitas publik dan infrastruktur seperti pendidikan kesehatan air bersih dan lain sebagainya,”tambahnya lagi.
Lanjutnya Fajar juga mengatakan, hal ini tentu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sektor pertanahan dalam hal ini memiliki peran penting dalam menunjang program-program pembangunan sektor pertanahan.
Serta memberikan landasan hukum dan kepastian atas kepemilikan tanah bagi masyarakat dan investor yang merupakan salah satu faktor kunci dalam memotivasi investasi dan memperluas lapangan kerja.
Oleh sebab itu kebijakan sektor pertanahan dan tata ruang merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional maupun di daerah.
“Hal ini memerlukan peran aktif dari Kita semua termasuk pemerintah masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,”pungkasnya.
Comments