By 
BANJARBARU,REPORTASE9.COM – Anggota Dewan Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari gelar Reses Dapil 1 berkolaborasi dengan kader posyandu se Kecamatan Banjarbaru Utara di Hutan Pinus, Sabtu,(18/3/2023).
“Jadi kenapa kita berkolaborasi, karena ternyata banyak sekali aspirasi-aspirasi dari ibu-ibu terutama kader-kader posyandu di Kecamatan Banjarbaru Utara,”ungkapnya Nurkhalis saat wawancara dengan awak media.
Oleh karenanya kita fasilitasi reses kali ini untuk serap aspirasi ini untuk menggali semua permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan RT dan RW di Kecamatan Banjarbaru Utara.
Kemudian yang sering jadi keluh kesah para Kader Posyandu yaitu terkait insentif yang masih belum memadai dan tergolong kecil.
“Ini menjadi catatan kita nanti ketika pembahasan anggaran, ini bisa kita dorong untuk di naikkan insentif mereka,”jelasnya Nurkhalis.
Nurkhalis juga mengatakan, kalau berkaca pada kabupaten kota tetangga itu insentif kader posyandu lebih layak dibandingkan dengan Kota Banjarbaru.
“Tapi ini jadi PR kita bersama,”ucapnya.
Lanjutnya Nurkhalis lalu kemudian terkiat sarana dan prasarana Posyandu itu sendiri banyak masih kekurangan meja dan kursi.
“Nah Alhamdulillah tahun 2023 ini, kita sudah memperjuangkan seluruh posyandu di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan yang belum memiliki meja dan kursi,”ungkapnya.
Aspirasi yang berikutnya lagi adalah terkait PMT yaitu makanan tambahan untuk bayi.
“Satu sisi ini dilema kita, yang mana kita menginginkan angka Stunting kita rendah di Kota Banjarbaru. Tapi di satu sisi PMT untuk bayi dan kader Posyandu tidak kita support,”ungkapnya.
“Nah ini menjadi PR kita bersama bagaimana kedepan kita bisa memberikan bantuan makanan tambahan bagi bayi-bayi dan balita supaya bergizi,”tambahnya lagi.
Agar jangan sampai angka Stunting di Kota Banjarbaru semakin tinggi apalagi, status ibu kota provinsi Kalimantan Selatan itu membuat Banjarbaru menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa menekan angka stunting tidak tinggi.
Sementara itu Dinas PPKBPMPPA Kota Banjarbaru melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Jumiatun mengatakan, intinya pihaknya bertugaz untuk memfasilitasi apabila ada permohonan atau permintaan daripada kader-kader Posyandu.
“Nah disitu bisa memfasilitasi sarana prasarana Posyandu seperti meja dan kursi,”ujarnya
Dibidang pemberdayaan masyarakat ini memfasilitasi posyandu sesuai Permendagri Nomor 18 tahun 2018 yang ada beberapa LKK disitu ada RT dan RW kemudian ada Posyandu PKK dan Karang Taruna serta LPM.
“Nah kalau di masyarakat ada proposal bisa di ajukan ke kami menjadi syarat utama, kalau ada proposal bisa kami anggarkan dari perencanaan awal itu dari permintaan masyarakat, minimal satu tahun pengajuan sebelum pelaksanaan,”ungkapnya.
Jumiatun kembali menjelaskan bahwa, di Dinas PPKBPMPPA Banjarbaru memang belum menganggarkan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita.
“Karena pagu kita tidak mencukupi, nah selama ini kan PMT itu ada di Dinas Kesehatan, tetapi kalau memang nanti muncul dari pada aspirasi masyarakat, maka akan kami sampaikan ke Dewan bagaiamana kebijakan mengenai pengadaan PMT itu,”terangnya.
Kalau memang PMT itu nanti dilimpahkan ke DP2KBPMPPA tidak masalah ataupun dianggarkan kembali di Dinas Kesehatan yang penting PMT itu bisa memberikan asupan gizi tambahan bagi balita.
Comments