By 
BANJARBARU,REPORTASE9.COM – DPRD Kota Banjarbaru gelar Rapat Paripurna membahas terkait penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Banjarbaru Anggaran 2022, di Ruang Rapat Graha Paripurna, Rabu,(26/4/2023).
Yang mana sebelumnya Walikota Banjarbaru telah menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2022 pada Senin,( 27/3/2023). Kemudian, terkait dengan LKPJ yang disampaikan, DPRD Kota Banjarbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi.
Evaluasi dengan memberikan catatan-catatan strategis terhadap implementasi program yang telah dilaksanakan dan rekomendasi untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
Juru Bicara DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terkait LKPJ Walikota Banjarbaru tahun anggaran 2022.
Pertama Fenomena Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dalam periode 2021-2022 sebesar 1,14% (Tahun 2021 sebesar 1,57% dan Tahun 2022 sebesar 2,71%).
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait fenomena ini adalah agar Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan data/informasi atau penjelasan lebih lanjut terkait Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru yang transparan, akurat dan objektif.
Kedua Fakta peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan indikator-indikator kesejahteraan lainnya, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan Angka Kemiskinan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarbaru.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru yang cukup signifikan terkait dengan perkembangan positif dari indikator-indikator kesejahteraan lainnya, yaitu peningkatan IPM, penurunan Angka Kemiskinan dan penurunan TPT yang tidak sebanding atau relatif masih kecil.
Agar Pemerintah Kota Banjarbaru terutama SKPD terkait untuk memperhatikan fokus dan alokasi penyusunan perencanaan dan anggaran program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya terkait tiga indikator kesejahteraan ini (IPM, Angka Kemiskinan dan TPT).
Hal ini juga terkait dengan Misi Pertama dan Kedua dari RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia dan Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”.
Ketiga Penyajian informasi terkait penanganan Prevalensi Stunting Kota Banjarbaru pada LKPJ Tahun 2022.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait penanganan atau upaya penurunan Prevalensi Stunting Kota Banjarbaru adalah penyajian data atau informasi terkait program ini karena ini adalah Program Nasional dan juga terkait dengan Misi Pertama dari RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”.
Keempat Pencapaian target Pendapatan Daerah – Retribusi Daerah dan ketidaksesuaian penyajian data antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 (Tabel 1.7) dengan Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Tahun 2022 (Tabel 1.8) untuk SKPD Dinas Kesehatan.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait permasalahan tersebut adalah agar Pemerintah Kota Banjarbaru – SKPD Dinas Kesehatan mengevaluasi dan mengkaji kembali sumber pendapatan Dinas Kesehatan dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara transparan dan objektif terkait ketidaksesuaian data/informasi yang disajikan pada LKPJ Tahun 2022.
Terkait Pengelolaan BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD pada Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah dan ayat (5) dinyatakan bahwa BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karena hal tersebut maka DPRD Kota Banjarbaru merekomendasikan terkait Pengelolaan BLUD (Puskesmas dan RSID Kota Banjarbaru) agar dimasukkan menjadi salah satu bagian dalam LKPJ tahun-tahun berikutnya.
Kelima ketidaksesuaian penyajian data antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 (Tabel 1.7) dengan Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Tahun 2022 (Tabel 1.8) untuk SKPD Dinas Lingkungan Hidup.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait penyajian data ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru – SKPD Lingkungan Hidup memberikan penjelasan lebih lanjut secara transparan dan objektif terkait ketidaksesuaian data/informasi yang disajikan pada LKPJ Tahun 2022.
Keenam Pengelolaan PAD – Pencapaian target Pendapatan Daerah – Retribusi Daerah untuk SKPD Dinas Perhubungan.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait Pengelolaan PAD khususnya SKPD Dinas Perhubungan:
(1) Agar Pemerintah Kota Banjarbaru – Dinas Perhubungan mengevaluasi kembali proses perencanaan dan penetapan target PAD dan/atau menginventarisir kembali permasalahan terkait pengelolaan PAD pada level SKPD pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
(2) Untuk menghindari unsur subjektif atas perencanaan dan penetapan target PAD. Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertimbangkan melakukan kajian ilmiah empirik (kajian akademik) terkait optimalisasi dan potensi PAD Kota Banjarbaru pada tahun berikutnya.
Ke tujuh Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan SKPD Tahun 2021 dengan realisasi belanja di bawah 90%, yaitu:
(1) Dinas Sosial (81,20%);
(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, PA (87,97%);
(3) Dinas Perhubungan (74,31%);
(4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (87,76%); dan
(5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (75,39%).
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari LKPJ adalah penjelasan atas belum optimalnya penyerapan alokasi belanja atas lima SKPD tersebut.
Kedelapan Belum atau tidak adanya penjelasan atau tidak lanjut atas Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2021 terkait masih besarnya serapan Anggaran Belanja Daerah yang tidak direalisasikan.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait Belanja Operasi adalah:
(1) Memberikan penjelasan atau tidak lanjut atas Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait masih besarnya serapan Anggaran Belanja Daerah yang tidak direalisasikan.
(2) Agar Pemerintah Kota Banjarbaru memperhatikan dan/atau mengevaluasi keakurasian dari perencanaan dan penetapan alokasi anggaran belanja maupun evaluasi atas pengelolaan program dan kegiatan pada tahap pelaksanaan baik pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Perbaikan kualitas proses pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan pengelolaan belanja daerah agar lebih menjadi perhatian para pihak yang berkepentingan baik pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Kesembilan Masih besarnya serapan Anggaran Belanja Daerah yang tidak direalisasikan pada Tahun Anggaran 2022.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait Belanja Operasi adalah agar Pemerintah Kota Banjarbaru memperhatikan dan/atau mengevaluasi keakurasian dari perencanaan dan penetapan alokasi anggaran belanja maupun evaluasi atas pengelolaan program dan kegiatan pada tahap pelaksanaan baik pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.
Perbaikan kualitas proses pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan pengelolaan belanja daerah agar lebih menjadi perhatian para pihak yang berkepentingan baik pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Kesepuluh Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan Program Juara sebagai Program Unggulan Kota Banjarbaru. Program Juara merupakan Program Unggulan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan daerah lainnya.
Permasalahan adalah terkait pencapaian realisasi pada beberapa program yang masih di bawah target, seperti Program Home Care dan Beasiswa Pendidikan Tinggi dan mekanisme evaluasi atas keberhasilan untuk keberlangsungan Program RT Mandiri terutama program bantuan uang Rp75.000.000,00 per Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru adalah agar Program Juara ini konsisten dilaksanakan secara berkesinambungan dan terkoneksi dengan program lainnya yang sudah tertera dalam APBD termasuk membuat acuan/pedoman evaluasi atas pencapaian tujuan Program Juara ini. Fakta di lapangan masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya.
Kesebelas Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan 21 penghargaan dari berbagai Institusi/Instansi dan Kementerian.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru adalah diharapkan untuk tahun-tahun mendatang agar Pemerintah Kota Banjarbaru mempertahankan kinerja positif yang telah dicapai dan akan banyak lagi raihan penghargaan atas prestasi kinerja lainnya.
Keduabelas Ruang Terbuka Publik – Lapangan Murjani Banjarbaru untuk masyarakat Kota Banjarbaru dan sekitarnya.
Rekomendasi DPRD Kota Banjarbaru terkait Pemanfaatan Ruang Publik – Lapangan Murjani Banjarbaru adalah agar Pemerintah Kota Banjarbaru – SKPD terkait penyewaan lahan ini mengatur kegiatan untuk kegiatan pameran dan/atau pasar sehingga masyarakat Kota Banjarbaru dan sekitarnya juga dapat merasakan Lapangan Murjani Banjarbaru sebagai selayaknya Ruang Publik.
Alternatif lainnya adalah dengan mengalihkan sebagian kegiatan pameran dan/atau pasar tersebut ke ke wilayah lainnya sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah Kota Banjarbaru.
Walikota Banjarbaru M.Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, bahwa tadi ada 12 rekomendasi dan evaluasi yang di sampaikan oleh DPRD Kota Banjarbaru.
” Yang jelas bagi kami, semua rekomendasi dan evaluasi tersebut mempunyai nilai atau makna bahwa ini tujuannya satu bahwa yaitu untuk kebaikan pembangunan Kota Banjarbaru,”ungkapnya.
“Insyaallah dari 12 rekomendasi dan evaluasi tersebut akan kita follow up, kita tindaklanjuti secara optimal dan tentunya tujuan yang sama dengan DPRD Kota Banjarbaru untuk perbaikan Pembangunan dan ujungnya yaitu kesejahteraan masyarakat,”tambahnya lagi.
Comments