Daerah

CIFOR di Apresiasi Bappeda Kalbar

0
Diskusi Panel Peta Vegetasi skala besar untuk perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang diinisiasi oleh Center for International Forestry Research (CIFOR)

Kabid Fisik, Prasarana dan sumber daya Ir Yuslinda, MM mengapresiasi Diskusi Panel Peta Vegetasi skala besar untuk perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang diinisiasi oleh Center for International Forestry Research (CIFOR).

Seperti dilansir dari laman kalbarprov.go.id, merupakan bagian dari penyediaan data spesial dan saya kira sangat membantu dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan  di kalbar.

“Terima kasih kepada CIFOR yang telah bersedia untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Ir Yuslinda.

Lebih lanjut, Yuslinda mengatakan melalui kegiatan tersebut, di harapkan dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara secara umum dan khususnya di Kalimantan Barat, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara

Menurutnya, permasalahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah belum tersedianya data pembangunan yang berbasis spasial.

“Terkait permasalahan tersebut, pada tanggal 1 Desember 2018 di jakarta, pemerintah telah menyerahkan akun Geoportal kebijakan satu peta (KSP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan satu peta bertujuan untuk perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat,” tutur Yuslinda.

Yuslinda menambahkan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menegah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, visi yang akan direalisasikan adalah Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan tata kelola Pemerintah“.

Visi tersebut ungkapnya, mengandung pengertian 5 (lima) tahun yang akan datang, fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta perbaikan tata kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Terkait penyediaan data spasial, tegasnya, merupakan perwujudan dari visi perbaikan tata kelola pemerintah khususnya 2 dari 5 misi yang harus dilaksanakan.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You may also like

More in Daerah