By 
REPORTASE9.COM – Deklarasi Pemilihan Sehat Ikrar Komitmen penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2020 di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banarbaru ,kamis(10/09)
Dalam acara yang diselenggaran oleh KPU Kota Banjarbaru ini pasangan calon juga menandatangani fakta integritas Deklarasi Pemilihan Sehat yang disaksikan langsung Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Ketua KPU Kota Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, Kodim 1006/Martapura, MUI Banjarbaru, serta pasangan bakal calon Walikota Banjarbaru 2010, yakni Haji Martinus-Jaya, Gusti Iskandar-Iwansyah, sementara paslon Aditya-Wartono tidak hadir.
Dalam sambutanya Calon Walikota Banjarbaru Haji Martinus, mengutarakan komitmen dan deklarasinya dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi.
Baginya hal itu merupakan tanggung jawab bersama, saling menjaga dan melindungi satu sama lain seluruh elemen.
“Ulun melindungi pian dan pian jua melindungi ulun. Kita semua saling melindungi dan saling menyelamatkan,” ujar Haji Martinus.
Pada kesempatanny,a Gusti Iskandar juga menyampaikan, deklarasi ini sebuah komitmen bersama.
“Kalau dikatakan dalam pandangan ini, kita harus betul-betul tetap konsisten untuk melaksanakan yang namanya protokol kesehatan,” ucapnya.
Hegar Wahyu Hidayat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan, semua pihak selalu mengingat bahwa pemilu serentak ini masih dalam suasana pandemi Covid-19.
“Jadi seluruh stakeholder, termasuk warga pemilih mematuhi protokol Covid-19, tidak ada pilihan lain,” ucapnya.
Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar, menerangkan di tahapan ini tentu saja semua pihak dihimbau untuk menjalankan peraturan yang ada, terkait peraturan KPU no 6 maupun peraturan KPU no 10 tahun 2020 dimana semua tahapan pilkada mulai dari Pendaftaran, Kampanye, Pungut, Hitung hingga selesai harus menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu pihaknya (Bawaslu) juga fokus di dua isu yang pertama politik uang, yang kedua netralitas ASN, TNI-Polri, agar dikemudian hari, tidak ada oknum yang tidak menjalankan kode etik ataupun berpihak kepada salah satu paslon.
“Itu masuk dalam ranah pelanggaran perundang-undangan, dan itu bisa diproses oleh Bawaslu Kota Banjarbaru,” pungkasnya.
Comments